POSKOBERITA.COM, CIBITUNG – Banyak orang yang mengatakan, politik tanpa uang adalah sesuatu yang mustahil, karena berpolitik juga memerlukan biaya.
Calon Bupati Bekasi No. Urut 3, Obon Tabroni mengatakan, biaya politik dengan politik uang adalah dua hal yang berbeda.
“Biaya politik dibolehkan oleh undang-undang, sedangkan politik uang atau money politics melanggar undang-undang.” kata Obon.
Menurut Obon, biaya politik itu dibolehkan, karena memang ada biaya yang harus dikeluarkan kandidat. Misal untuk mensosialisasikan gagasan kepada masyarakat.
“Di kami, biaya politik ini bersumber dari patungan relawan. Ide utamanya kan saya, pak bambang, dan relawan ini punya harapan dan tujuan yang sama tentang Bekasi.” ujarnya, Minggu (18/12).
“Kalau money politics, orang dirayu untuk memilih calon dengan memberikan uang. Jadinya jual beli suara. Itu yang dilarang UU dan yang sedang jadi gerakan kami.” tegasnya.
Semangat UU, menurut Obon, diantaranya supaya pemilihan kepala daerah didasarkan pada pertimbangan yang rasional terkait program pembangunan.
“Karena itu kami mempunyai semangat yang sama, bagaimana Pilkada Bekasi bisa melahirkan pemimpin yang bekerja untuk rakyatnya. Bukan pemimpin yang sekedar ingin berkuasa.” ujarnya.
“Makanya pasangan Obama (Obon Tabroni-Bambang Sumaryono) terus menyerukan untuk melawan politik uang. Karena kalau prosesnya sudah tidak sesuai ketentuan UU, hasilnya juga hampir pasti tidak akan selaras dengan tujuan UU tersebut, yaitu melahirkan pemimpin yang berkualitas.” pungkas calon bupati dari jalur independen ini. (pb).